Perdebatan sengit soal Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) semakin memanas! Setelah gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat, DPR RI akhirnya mengambil langkah yang cukup mengejutkan. Bukannya mengabaikan suara-suara yang menolak revisi ini, malah mereka mengundang salah satu pihak yang paling vokal dalam penolakan tersebut, yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), untuk beradu argumen langsung! Kira-kira apa yang akan terjadi? Siap-siap menyaksikan drama politik yang penuh intrik!
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengumumkan secara resmi bahwa YLBHI akan diundang untuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Bukan hanya YLBHI, Komisi III juga akan mengundang organisasi advokat yang justru mendukung pembahasan RUU KUHAP. Ini artinya, akan ada adu argumen yang cukup seru di Senayan! Habiburokhman bahkan mengajak semua pihak yang punya keberatan untuk ikut RDPU, daripada cuma demo di jalan. Menurutnya, RDPU akan menjadi ruang yang lebih efektif untuk menyampaikan aspirasi dan didengar oleh semua fraksi.
Habiburokhman juga menegaskan komitmen Komisi III untuk menjadi wakil rakyat yang benar-benar mendengar dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Ia bahkan membantah tuduhan bahwa proses pembahasan RUU KUHAP dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Menurutnya, DPR saat ini adalah lembaga yang sangat transparan, dibuktikan dengan siaran langsung (live streaming) semua rapat, termasuk pembahasan RUU KUHAP. Jadi, nggak ada yang disembunyikan, katanya!
Namun, pernyataan tersebut langsung bertolak belakang dengan pernyataan Ketua YLBHI, Muhamad Isnur. Isnur menilai proses partisipasi publik dalam penyusunan RUU KUHAP dimanipulasi. Ia bahkan mempertanyakan minimnya pelibatan para ahli dan menganggap partisipasi publik yang dilakukan hanyalah "partisipasi semu". Wah, pernyataan ini jelas akan memancing debat yang lebih sengit lagi!
Berikut poin-poin penting dari polemik ini:
- Komisi III DPR mengundang YLBHI untuk RDPU terkait RUU KUHAP.
- Undangan tersebut bertujuan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat yang menolak revisi RUU KUHAP.
- Komisi III juga mengundang organisasi advokat yang mendukung pembahasan RUU KUHAP untuk menciptakan keseimbangan.
- Habiburokhman membantah tuduhan bahwa pembahasan RUU KUHAP dilakukan secara tertutup, menekankan transparansi DPR melalui live streaming rapat.
- YLBHI menilai proses partisipasi publik dalam penyusunan RUU KUHAP diwarnai manipulasi dan minimnya pelibatan ahli.
Nah, kita tunggu saja bagaimana jalannya RDPU nanti. Akankah adu argumen ini mampu menemukan titik temu? Ataukah justru akan semakin memperkeruh suasana? Yang jelas, pertarungan opini antara DPR dan elemen masyarakat sipil ini sangat menarik untuk kita ikuti! Kita tunggu saja babak selanjutnya dari drama politik yang penuh intrik ini!
